RUANG LINGKUP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP FINTECH PEER-TO-PEER LENDING

Kemajuan Fintech P2P Lending membuka akses pembiayaan cepat dan praktis, tetapi juga menimbulkan risiko wanprestasi, rendahnya literasi keuangan, dan kerugian konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, diberi mandat untuk mengatur sekaligus mengawasi jalannya kegiatan Fintech P2P Lending. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup kewenangan OJK dalam pengawasan Fintech P2P Lending melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan OJK mencakup pemberian izin, penyusunan regulasi, pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penjatuhan sanksi. Selain itu, OJK juga memperkuat perannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) serta berkoordinasi dan juga mengawasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Meski regulasi telah disusun cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengawasan di luar kota besar, sifat regulasi yang lebih reaktif, serta absennya pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen dalam praktik P2P Lending. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum serta peningkatan kapasitas pengawasan agar OJK mampu merespons perkembangan teknologi finansial secara lebih adaptif sekaligus memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna.