MANAJEMEN ARSIP DIGITAL : SOLUSI CERDAS UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PADA DINDUKCAPIL KABUPATEN BANYUMAS

Manajemen arsip digital menjadi kebutuhan krusial dalam tata kelola pemerintahan karena berperan sebagai dasar pengambilan keputusan, bukti administratif, serta instrumen akuntabilitas publik. Sistem penyimpanan konvensional masih menghadapi kendala serius, antara lain keterbatasan ruang, sulitnya akses, dan risiko kerusakan arsip. Implementasi aplikasi Srikandi sesuai Kepmen PANRB No. 679/2020 telah diterapkan di Dindukcapil Kabupaten Banyumas untuk mendorong tertib administrasi serta peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pelaksanaan manajemen arsip digital, menguji pengaruhnya terhadap kinerja pegawai, menemukan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling pada pegawai yang terlibat langsung dalam manajemen arsip digital. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial (SPSS 23) melalui uji validitas, reliabilitas, One Sample t-Test, dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen arsip digital melalui aplikasi Srikandi memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien determinasi sebesar 0,520 (52%). Artinya, semakin optimal penerapan arsip digital, semakin meningkat produktivitas, efektivitas, dan akurasi kerja pegawai. Meski demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan server, ketidakstabilan jaringan, serta rendahnya literasi digital sebagian pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa arsip digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik sekaligus memperkuat implementasi e-government. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas SDM, integrasi sistem arsip digital dengan layanan publik lain, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.